Tes Screening Tenaga Honorer Kategori II di tangani Konsorsium PT

Jkt-Humas BKN, Tes screening tenaga honorer kategori II akan dilakukan oleh konsorsium 10 perguruan tinggi (PT) di bawah pengawasan Kementerian PAN & RB serta BKN. Demikian pernyataan Kepala Bagian Humas BKN, Tumpak Hutabarat di hadapan sejumlah anggota Komisi A DPRD Kabupaten Cirebon. Audiensi tersebut berlangsung Selasa (17/7) di ruang Mawar Gedung I Kantor Pusat BKN.       Untuk pelaksanaan tes, Tumpak menjelaskan persyaratan umum mengenai tes akan ditentukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan persyaratan khusus diserahkan kepada pemerintah daerah untuk menentukan. Misalnya syarat dalam rekrutmen Satpol PP, pemerintah daerah dapat menentukan berapa tinggi badan maupun jenis diklat yang pernah dilakukan dan harus dipenuhi oleh calon peserta tes. Pada kesempatan itu, anggota Komisi A DPRD Kota Cirebon juga mempertanyakan tentang data PNS untuk kota Cirebon sebagai pertimbangan persetujuan penambahan anggaran penggajian. Mengenai itu Tumpak Hutabarat menyampaikan bahwa Badan Kepegawaian Negara bisa menginformasikan data PNS berupa jumlah generalnya. Sementara mengenai detil data statistik seperti nama, jabatan, jenis kelamin, dll, perlu pengajuan secara khusus. Sementara itu terkait penyelesaian tenaga honorer kategori 1 dan kategori 2, Tumpak Hutabarat menjelaskan bahwa walaupun PP 56 tahun 2012 sudah terbit sebagai payung hukum dalam memproses penyelesaian kategori 1 dan kategori 2, namun PP tersebut belum bisa dilaksanakan. Hal tersebut menurut Tumpak Hutabrat dikarenakan belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berupa peraturan Menteri PAN dan RB dan Peraturan Kepala BKN. Meski begitu, penyelesaian tenaga honorer K1 tetap ditargetkan tuntas pada tahun 2012 ini sedangkan kategori 2 ditargetkan rampung pada tahun 2013/2014.